oleh Prima Sp Vardhana
TRIBUN, Jakarta - Paspor hijau untuk keperluan jemaah haji, menjadi proyek baru setelah otoritas Arab Saudi tak lagi menerima paspor warna coklat yang biasanya menjadi dokumen jemaah haji asal Indonesia. Untuk keperluan ini, pemerintah harus merogoh kocek Rp270 ribu, dikalikan sekitar 220 ribu jemaah haji Indonesia per tahun. Wah!
Lantaran itu, Ketua Komisi VIII DPR Hasrul Azwar mendesak pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk pengurusan paspor hijau bagi calon jemaah haji tahun 2009.
“Kami akan mendorong pemerintah agar secepatnya menerbitkan perppu pengurusan paspor hijau sebagai landasan hukum bagi tim teknis untuk menuntaskan permasalahan ini. Tanpa adanya sebuah perppu, tentu tim akan menemui kesulitan apalagi pekerjaan ini mendesak untuk diselesaikan,” kata Hasrul Aswar di Jakarta, Minggu.
Untuk menyelesaikan dokumen paspor hijau dimaksud, saat ini telah dibentuk tim teknis bersama antara Departemen Agama (Depag) dan Departemen Hukum dan HAM (Depkum HAM).
Hasrul berharap pembuatan dokumen paspor hijau jemaah haji diselesaikan dalam waktu satu bulan ke depan apalagi biaya pembuatan paspor hijau ini dibebankan kepada anggaran pemerintah yaitu Rp270 ribu per paspor.
Dikatakan, Pemerintah dan DPR dapat memahami kebijakan yang diambil Pemerintah Arab Saudi yang mewajibkan semua jemaah haji dari seluruh dunia menggunakan paspor hijau, bukan lagi paspor coklat sebagaimana waktu-waktu sebelumnya.
“Kita dapat memahami persyaratan yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi. Namun karena pelaksanaan ibadah haji tinggal beberapa bulan tentu hal ini menimbulkan problem tersendiri di Indonesia mengingat jemaah yang berangkat ke Tanah Suci jumlahnya sangat besar,” katanya dengan menyebutkan, jemaah RI biasanya sekitar 220.000 orang/tahun. (vd/man)
